contoh asas akuntabilitas. asas tahunan, dan asas spesialitas. contoh asas akuntabilitas

4 Contoh Kasus Akuntabilitas dalam Bisnis. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas. 21 Tahun 2011. Pengertian Transparansi, Sifat, Jenis, Prinsip, Manfaat, dan Contohnya. 1. Kata kunci : BOS, Good Governance, Akuntabilitas, Transparansi3. 22 Tahun 1999 tentang. Pemerintah Daerah dan DPRD Psl. Asas Integritas Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, OJK juga harus berpegang teguh kepada suatu nilai-nilai moral dan norma yang berlaku. Alasan utamanya yaitu akuntabilitas merupakan mekanisme check and balance dari setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. . 18 2 Paulus Effendi Lotulung, Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) DalamAkuntabilitas berorientasi pada hasil, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara, khususnya pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan. Asas otonomi C. Asas menanggapi penghargaan yang wajar artinya agar tindakan pemerintah dapat menimbulkan harapan-harapan yang wajar bagi yang berkepentingan, misalnya seorang pegawai negeri minta izin untuk menggunakan kendaraan pribadi pada waktu dinas, yang kemudian izin yang telah diberikan untuk menggunakan kendaraan pribadi dicabut, tindakan pemerintah demikian dianggap salah atau tidak wajar. Latar Belakang Masalah Kajian kesejarahan hukum menunjukkan, asas-asas umum pemerintahanVisioner. Asas akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi kepemerintahan dan cara mempertanggungjawabkannya. 3. Here, check it out!! Dalam konsepsi welfare state, pemerintah diberi kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan. Ombudsman juga dapat berfungsi sebagai perantara masyarakat dalam menyampaikan keluhan dan evaluasi terhadap pelayanan publik yang kurang optimal. C. Asas Kepastian Hukum. Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil Akuntabilitas merupakan kewajiban seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif organisasi untuk mempertanggungjawabkan. Asas ini dijadikan sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi, disamping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan. Sebagai contoh, jam kerja pegawai sesuai ketentuan. Keterlibatan Manajemen. Asas Profesionalitas mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tenaga. Walaupun tuntutan akan manajemen pendidikan yang akuntabel terus disuarakan banyak pihak, belum semua aparatus pendidikan menyambutnya. 3 Pengembangan nilai dan tindakan. HAM bersifat universal dan tidak dapat dicabut; tidak terpisahkan; saling tergantung dan saling terkait satu dengan yang lainnya (universal and inalienable; indivisible; interdependent and interrelated). Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Borong Pa’la’la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Aspek pengabdian, c. Syukurnya, immunitas anggota DPR dalam mengawasi presiden, sebagai salah satu mekanisme akuntabilitas horisontal, begitu kuat. Asas kepentingan umum dan asas keterbukaan dapat membantu proses mewujudkan e-government di Indonesia. Asas Akuntabilitas Asas Akuntabilitas adalah asas yang menekankan bahwa setiap kegiatan dan hasilGedung Ditjen Sumber Daya Air JL. Ternyata Pasal 58 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan. 4. Akuntabilitas adalah Sebuah Hubungan. b. Akuntabilitas Vertikal adalah akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas kepala dinas kepada bupati. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa seb agaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Ta hun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ” . memaparkan tentang bagaimana contoh-contoh putusan Peradilan Tata UsahaSementara itu, menurut Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa ( UN Commission on Human Rights) mengidentifikasi prinsip-prinsip dalam good governance yaitu transparansi, pertanggungjawaban ( responsibility ), akuntabilitas, partisipasi dan ketanggapan ( responsiveness ) sebagai prinsip kuncinya. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas Pansus Hak Angket saat ini muncul pendapat pro-kontra serta du­kungan dari beberapa elemen masyarakat, termasuk para guru besar berbagai perguruan tinggi. Asas akuntabilitas terdapat Pasal 20 ayat (1) UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang. Kendala Yang Dihadapi dalam ImplementasiPrinsip akuntabilitas adalah siapa yang harus bertanggung jawab, kepada siapa harus bertanggung jawab, untuk apa mereka bertanggung jawab, dan apa konsekuensinya dari tanggung jawab tersebut. Contoh akuntabilitas horizontal adalah misi pelayanan publik perusahaan, seperti program Corporate Social Responsibility (CSR). Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan. Akuntabilitas proses, yaitu tanggung jawab melaksanakan prosedur. asas akuntabilitas h. 0 1 minute read. Pada asas akuntabilitas dapat dilihat di Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi BPKAD. Ternyata Pasal 58 huruf (e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pengganti UU No. h. 8 Hal tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian. Ternyata Pasal 58 huruf (f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pengganti UU. Proporsionalitas 6. Pemberi kewenangan. Asas Kepastian Hukum Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. 130 D. Akuntabilitas ASN Halaman 1 - Kompasiana. Namun yang menjadi permasalahan, sejauh apa prinsip tersebut dapat. Keterlibatan Manajemen. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung 3 dimensi, kecuali : a. Variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan di pengguna anggaran/barang. Kemudian, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, terdapat lagi asas-asas yang bersifat baru dalam pengelolaan keuangan negara yaitu: 1. Akuntabilitas sebuah organisasi pu- blik dapat diukur dari sejumlah dimensi, di antaranya: transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, tanggung jawab, dan responsivitas. Ternyata Pasal 58 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pengganti UU. Asas Profeslonalitas; Asas Akuntabilitas. Lembaga-Lembaga yang Berkoordinasi dengan OJK. 1. Lihat foto. memiliki 5 asas yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholders). 2 Sebagai contoh dalam pera-turan ini: “Tanpa izin Walikota dilarang berjualanMenyajikan beragam informasi terbaru, terkini dan mengedukasi. 5. Kepentingan umumPermendagri Nomor 20 tahun 2018 menyatakan bahwa akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Akuntabilitas Vertikal adalah akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas kepala dinas kepada bupati atau walikota, menteri kepada presiden, kepala unit kepada kepala cabang, kepala cabang kepada CEO, dan sebagainya. Otonomi itu sendiri merupakan hak kebebasan dan kemandirian setiap individu. id. kumpulan asas. Profesionality 7. Pada prinsipnya, yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah pertanggung-jawaban, yaitu tingkat pertanggung-jawaban seseorang atau kelompok orang atau organisasi tertentu yang berkaitan dengan sistem administrasi yang dimilikinya. Bentuk Pengawasan Kegiatan. Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hukum Pidana Materiil: Pengertian, Contoh, Unsur, Asas, dan Perbedaanya dengan Formil. Transparansi (transparency), yaitu adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi yang relevan dalam pengambilan. Hiruk-pikuk dan dukung-mendukung sekitar status KPK, keberhasilan dan kelemahan KPK dalam. 7. 28 Tahun 1999 tersebut ditujukan untuk penyelenggara negara secara keseluruhan, sementara asas-asas dalam AAUPL pada dasarnya hanya ditujukan pada pemerintah dalam arti sempit, bukan regering atau overheid, yang mengandung arti pemerintah. Hiruk-pikuk dan dukung-mendukung sekitar status KPK, keberhasilan dan kelemahan KPK dalam me­laksanakan UU RI Nomor 30/. 1. Hal ini penting untuk diperhatikan agar menjamin efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. SKRIPSI . 8 Asas berwawasan lingkungan. Akuntabilitas Politiktransparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Menurut Ridwan HR dalam Hukum Administrasi Negara, asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat dan bebas dari kezaliman. Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) 1. Di samping asas. Fungsi publik dari lelang yang pertama mempunyai arti bahwa mekanisme lelang berfungsi untuk mengamankan aset yang dikuasai/dimiliki negara untuk meningkatkan efisiensi dan tertib administrasi dalam. 3. Sementara itu, secara eksternal, semangat anti korupsi didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu 1) akuntabilitas, 2) transparansi, 3) kewajaran, 4) kebijakan dan 5) kontrol kebijakan (Nanang & Romie, 2011. Wilayah Teritorial. Selain ketiga pilar tersebut, asas-asas umum pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif bdengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Asas Profesionalitas mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tenaga yang profesional. Prinsip akuntabilitas adalah media kontrol berjalannya tugas dan program yang telah dilaksanakan dari pemimpin untuk anggotanya maupun untuk jabatan di atasnya. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan mengenai fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban perangkat lembaga kepada stakeholder secara efektif. 7 Imbalan lainnya. kep-117/m-mbu/2002 tentang penerapan praktek good corporate governance pada BUMN (studi di pt. Pertanggungjawaban (Responsibility), yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsipPengertian Asas Proporsionalitas. Menurut UUD 1945 Presiden berhak mengajukan rancangan. Kedua istilah tersebut digunakan dalam berbagai pengaturan seperti di bisnis, pemerintahan, dan media. Satu azas yang disimpangi olehKeuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. ASAS DAN PRINSIP. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan setiap perseroan untuk menaati asas iktikad baik, kepantasan, kepatutan, dan prinsip tata kelola perseroan yang baik (good corporate governance /GCG) dalam menjalankan perseroan. Akuntabilitas memiliki konsekuensi, baik positif maupun negatif, untuk sekolah maupun setiap orang di dalam sistem. Asas akuntabilitas, semua kebijakan dan hasil akhir yang disepakati harus dapat dipertanggunjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di negara. Asas akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Pengertian Akuntabilitas Publik. Oleh karena itu diperlukan suatu rangkaian prosedur yang melibatkan beberapa instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran seperti Badan Pemeriksa Keuangan. Salah satu sumber kerugian bagi perusahaan adalah adanya kebocoran dana yang diakibatkan tindakan korupsi yang salah satu modusnya adalah dengan menyalahgunakan wewenang yang dimiliki. A. Contoh Kewajiban. Disediakan secara memadai dan mudah dimengerti. A. Mewujudkan kelima pilar tersebut, dilakukan berbagai metode yaitu. Akuntansi-Auditing. Senada dengan pengertian dari United Nation. Oleh Yoga Winando Diposting pada 25 Agustus 2023. Dalam konteks itu, kewajibanakuntabilitas dalam tata pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya terhadap masyarakat. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, tingakatan terendah akuntabilitas. 3. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat akuntabillitas akuntan publik dengan memenuhi peraturan IAPI Nomor 4 Tahun 2018 melalui kompetensi, etika dan independensi. Dalam Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan jika dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus mengacu pada beberapa asas, yakni: Kepentingan umum. 2. Akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam Good Public Governance yang diperlukan agar setiap lembaga negara dan penyelenggara negara melaksanakan. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (Accountability requires reporting) 4. Sebaliknya, pada Perwal Nomor 33 Tahun 2008 dan Perwal Nomor 34 Tahun 2008 hanya ditemui dua AAUPB saja, yaitu asas keterbukaan dan akuntabilitas. 7. Jawaban: Loyal kepada. Akuntabilitas Publik . e. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tan-pa mensyaratkan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serang-Pada pokok pembahasan sebelumnya telah dibahas tentang nilai-nilai anti korupsi yang mencegah terjadinya korupsi dari internal. Asas Akuntabilitas yaitu Asas yang menentukan bahwa setiapkegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraanNegara harus dapat di pertanggung jawabkan kepadamasyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatantertinggi Negara sesua dengan ketentuan perundanganyang berlaku6. Jika akuntabilitas diterapkan dengan baik, maka prinsip akuntabilitas telah diikuti dengan. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 Akuntabilitas sebagai salah satu asas umum dalam penyelenggaraan negara. 6 Asas efisiensi berkeadilan. 10 Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Selanjutnya dapat dketahui bahwa Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara dan mampu menggunakan kekuasaan negara terhadap. Hubungan Kelembagaan OJKAkuntabilitas Hakikatnya adalah manajemen disuatu perusahaan akan berjalan efektif bila dilaksanakan berdasarkan pada keseimbangan kewenangan, tugas dan tanggungjawab antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Manajer, maupun Auditor. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 16, Nomor 1, Juli 2020 : 118-123 1 KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILAsas-Asas Investasi. Hal tersebut merupakan salah satu contoh bahwa kesatuan langkah kedua lembaga harus selalu ada. Pemberi. Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Dikti. Azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dianggap sebagai prinsip yang digunakan sebagai. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk memepertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi. Impelementasi Prinsip Transparansi. Menteri berwenang melakukan verifikasi dan akreditasi. 19 (2) Penyelenggaraan. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. Asas akuntabilitas menurut Penjelasan UU No 28/1999 Pasal 3 adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas merupakan kewajiban seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif organisasi untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan kinerja danatau tindakannya kepada pihak-pihak yang mempunyai hak untuk meminta jawaban serta penjelasan atas hasil seluruh tindakannya tersebut. Sedangkan prinsip akuntabilitas merupakan kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan perguruan tinggi kepada semua pihak yang bersangkutan akan pengelolaan dan aktivitas sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. Di lain sisi,. Dalam sebuah bisnis, contoh akuntabilitas adalah seorang karyawan yang memiliki kepercayaan dari. Tujuan Implementasi akutansi berbasis akrual adalah untuk meningkatkan. Selain, beberapa poin di atas, sebagai penyelenggara negara yang baik kita dituntut untuk bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajiban kita. Dalam Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI 2010-2035 (4 tahun lebih awal dari UU ASN) terdapat Nilai-Nilai Utama Badan Peradilan yang salah satunya adalah nilai akuntabilitas. Artinya pelayanan publik digunakan, dimanfaatkan, dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum. Arti akuntabilitas sangat vital dalam menjalankan bisnis. Akuntabilitas adalah. Norma-norma adalah produk dan aksi. Asas profesionalitas; d. Jadi, jelas jika sebuah laporan keuangan memenuhi syarat tersebut, maka laporan keuangan dapat dikatakan relevan dan andal. Asas Akuntabilitas menjadi salah satu asas hukum pelaksanaan lelang bersama-sama dengan asas keterbukaan, persaingan, keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi. This study aims to examine, discover and explain the essence of Discretion in Making Innovation Policies that support local government; to examine, discover andAsas profesionalitas terdapat Pasal 20 ayat (1) UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:. Asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan; dan e. Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi nagara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku; 2. 62-72 ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN BUMDES (STUDI KASUS BUMDes INA HUK) Angelina Trimurti Rambu Ana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana angelinarambu67@gmail. Saat ini ASN sudah mengenal Core Values ASN Berakhlak pada tulisan ini kita akan mencoba membahas sala satu nilai ASN Berakhlak yakni nilai A artinya Akuntabel. Tata kelola (governance) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memberi contoh kebijakan publik sebagai esensi tindakan administrasi publik. Asas akuntabilitas menjadi salas satu prinsip penting dalam penyelenggraan pemerintahan yang baik. Hal ini sejalan dengan maqasid syari‟ah bahwa tujuan diturunkannya syariah adalah untuk menjaga lima hal mendasar pada manusia. Asas akuntabilitas, semua kebijakan dan hasil akhir yang disepakati harus dapat dipertanggunjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di negara. Asas akuntabilitas. Asas merata ditempuh dengan mengalokasikan. Pemerintah didalam melaksanakan tugas-tugas harus memperhatikan AAUPB dengan maksud agar administrasi negara (pemerintah) tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku sehingga. Istilah Asas Akuntabilitas apa artinya? Asas Akuntabilitas. Pelanggaran moral dan etika dalam pelayanan publik dapat terjadi dari awal proses kebijakan publik yang tidak transparan, tidak responsif, tidak akuntabel. Dengan pemahaman ini, kita dapat melihat betapa pentingnya peran. 640/192/PU/1991 tertanggal 5 Maret 1991. Konsep Dasar Akuntabilitas Pendidikan. Good governance, pada dasarnya merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan prinsip profesionalitas, demokrasi, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, pelayanan prima, serta bisa diterima oleh seluruh masyarakat (Anggara, 2012). Setiap hal mengenai sistem akuntabilitas, struktur, proses, informasi tentang penilaian, hasil penilaian, rating akuntabilitas dan sebagainya sebaiknya dikomunikasikan dalam bahasa yang mudah dipahami baik untuk staf Prinsip akuntabilitas adalah siapa yang harus bertanggung jawab, kepada siapa harus bertanggung jawab, untuk apa mereka bertanggung jawab, dan apa konsekuensinya dari tanggung jawab tersebut. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Abstrak: Akuntabilitas Akuntan Publik dalam Memenuhi Kualitas Au-dit. Dalam ilmu akuntansi, akuntabel atau akuntabilitas merupakan salah satu asas yang perlu dan wajib dalam pengelolaan keuangan suatu lembaga atau perusahaan.